Dampak Larangan Mudik, 104 370 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Dampak Larangan Mudik, 104 370 Kendaraan Disuruh Putar Balik

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sesuai hasil koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan momentum mudik tahun 2021, jalur perbatasan darat Bulungan dengan Berau akan disekat. Dengan demikian, ada pagar pengaman atau highway barier berdiri di badan jalan, membuat kendaraan apapun tidak bisa melintas. Namun, Rusdi tidak merinci secara jelas jenis kendaraan yang disuruh putar balik.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Larangan mudik idul Fitri masih berlaku hingga hari ini, Senin (17/5), namun tak sedikit pemudik yang berhasil lolos pulang ke kampung halaman. Bukan karena lewat jalur tikus tapi sama sekali tidak ada pemeriksaan di titik penyekatan. Adanya pemeriksaan atau razia petugas di pintu masuk Kota Bandar Lampung juga banyak dikeluhkan warga yang melintas di daerah tersebut. Warga yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Lampung, meskipun ber-KTP atau domisili di Lampung, tetap saja diperiksa. Mereka di suruh putar haluan di pos penyekatan batas Jambi Palembang di Kelurahan Mestong Kecamatan Mestong Muarojambi lantaran tidak dapat menunjukkan surat bebas Covid19. Tiga pos penyekatan ini diperketat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

Penyekatan akan dilakukan oleh Polri dan Dishub di banyak titik, termasuk lokasi yang dianggap sebagai jalur tikus. PIKIRAN RAKYAT – Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan sejumlah pemudik melakukan doa bersama usai disuruh putar balik oleh polisi saat terjaring larangan mudik Lebaran 2021. Ia pun menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi di pos penyekatan sekitar wilayah Bogor-Sukabumi. Saat ini Satlantas polresta tangerang sudah mendirikan delapan pos penyekatan untuk menghadang para pemudik. Di antaranya di pintu Tol Balaraja Barat dan Balaraja Timur, Jalan Arteri di kawasan Kronjo, Kresek dan Maja yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, Banten.

Ia menerangkan, pos ini didirikan dalam upaya operasi Ketupat Jaya 2020, dimana sasarannya kendaraan pribadi dan angkutan umum orang. Salah satunya kondisi itu seperti yang terlihat di Jalan Raya Parung-Ciputat, kawasan Kecamatan Bojongsari, Depok. Di wilayah itu, jumlah quantity kendaraan masih saja ramai dan banyak warga yang tak mengenakan masker, berboncengan motor, hingga berada dalam satu mobil dengan jumlah lebih dari yang disepakati pemerintah, yakni diatas 50 persen. Sebagian dari mereka memilih mudik karena sudah tak memiliki pekerjaan di perantauannya. Selain itu, ingin berkumpul dengan keluarga saat lebaran menjadi salah satu alasan mereka nekat mudik di tengah pandemi COVID-19. Namun belakangan ini, menjelang Lebaran Idul Fitri malah banyak pengendara motor dan mobil yang akan mudik.

Pemudik disuruh untuk putar balik

Istiono pun menegaskan, pemudik yang tak menerapkan bodily distancing dalam kendaraannya akan diminta tidak melanjutkan perjalanan. “Hal itu dilakukan secara nasional, sedangkan pemerintah provinsi akan menambah ‘examine point’ di Rest Area Klonengan Brebes dan Terminal Dukuhsalam, Slawi, Kabupaten Tegal,” ujarnya. Terkait dengan larangan tersebut, Jateng akan memberlakukan titik pengecekan yang bertujuan melakukan penyekatan di Terminal Truk Losari Brebes, Gerbang Tol Pejagan, Terminal Bus Kota Tegal, Lapangan Wanareja, dan Gerbang Tol Pungkruk. Aturan tersebut berlaku mulai 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020, selanjutnya kepolisian akan memberlakukan tilang mulai eight Mei 2020.

Sehari sebelum larangan mudik, 5 Mei, ada cerita seorang pemudik wanita pengendara motor yang menangis karena diminta putar balik. Berkendara sendiri menggunakan motor dari Jakarta menuju Lampung, wanita ini terjaring operasi yang dilakukan polisi di wilayah Banten. Dikatakan Hendro, kegiatan pelaksanaan PSBB di Pospam Terpadu Check Point Sewo diikuti 11 orang personel polisi serta unsur pendukung dari Koramil, tim medis, Dishub, Satpol, BPBD dan beberapa anggota organisasi masyarakat.

“Saya perlu menekankan bahwa surat ini berlaku secara perseorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang. Dan diwajibkan untuk masyarakat berusia sama atau lebih dari 17 tahun ke atas,” tutupnya. Sementara untuk pekerja informal maupun masyarakat harus mendapatkan izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili. “Kemudian untuk pekerja sektor informal maupun masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing,” jelasnya. JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 , Wiku Adisasmito memastikan bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan melakukan perjalanan mudik dipastikan akan diberhentikan oleh petugas. Selain itu juga akan diminta untuk memutar balik ke tempat asal perjalanan.

Comments are closed.